Bandung – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk **”Paradoks Indonesia, Paradoks Jawa Barat: Ke Mana Arah Keberpihakannya?”** sebagai ruang kritik dan refleksi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang dinilai masih menyisakan ketimpangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Angkringan Langkah, Jalan Cijawura III, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, pada Selasa (16/6/2026), dihadiri Ketua PKC PMII Jawa Barat Rusli Hermawan bersama ratusan kader PMII dari berbagai cabang se-Jawa Barat. Forum ini juga melibatkan perwakilan komunitas pengemudi ojek online (ojol) sebagai representasi masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan publik.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Riki Ramdhan Fadilah, mengatakan diskusi tersebut merupakan bentuk komitmen PMII dalam mengawal berbagai persoalan kerakyatan di tengah kondisi nasional dan daerah yang dinilai penuh kontradiksi.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang kerap ditampilkan melalui indikator makro dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
“Diskusi ini kami gagas karena melihat adanya jurang pemisah yang lebar antara pertumbuhan ekonomi dengan realitas kesejahteraan masyarakat. Kita melihat di tingkat nasional, warisan keadilan sosial Bung Karno belum sepenuhnya membumi,” ujar Riki.
Riki yang juga menjabat sebagai Ketua Biro Komunikasi, Hubungan Pemerintah, dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Jawa Barat menyoroti kondisi Jawa Barat yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyebut provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut masih mencatat angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi secara nasional berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain isu pendidikan, diskusi juga mengulas sejumlah kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, terutama pekerja sektor informal seperti pengemudi ojol.
Forum tersebut juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut peserta diskusi masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Beberapa isu krusial yang kami bedah di antaranya pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM yang menekan daya beli masyarakat informal seperti ojol, hingga karut-marut implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih minim pengawasan dan menyisakan kasus keracunan di sejumlah daerah,” kata Riki.
Tak hanya membahas persoalan ekonomi dan sosial, diskusi tersebut turut merefleksikan dinamika gerakan mahasiswa nasional. Salah satu isu yang mengemuka adalah insiden penolakan dialog oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat kunjungan Presiden yang memunculkan perdebatan mengenai posisi gerakan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Peristiwa tersebut memicu perdebatan penting mengenai bagaimana mahasiswa hari ini harus memosisikan diri, apakah tetap menjaga jarak kritis atau mengoptimalkan ruang dialog sebagai instrumen pengawasan,” ujarnya.
Melalui forum ini, PKC PMII Jawa Barat di bawah kepemimpinan Rusli Hermawan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor konsolidasi gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
PMII menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian statistik makroekonomi semata, melainkan dari sejauh mana keadilan sosial dan keberpihakan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah deretan angka statistik makroekonomi, melainkan sejauh mana keadilan dan keberpihakan negara dapat dirasakan nyata oleh masyarakat di akar rumput,” tutup Riki. (REDAKSI)
