JAKARTA || Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terstruktur yang menimpa ratusan pengemudi gerobak motor (germor) di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Dipo Pancoran, Jakarta Selatan, memasuki babak baru yang semakin memanas.
Sorotan kini tidak hanya tertuju pada oknum lapangan berinisial N yang telah buron, melainkan beralih ke jajaran pimpinan dinas terkait. Pengamat hukum dan kebijakan publik Ferdian soroti atas lambannya respons Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang terkesan membiarkan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Dipo Pancoran melenggang bebas tanpa sanksi apa pun, sehingga memicu spekulasi publik bahwa oknum pimpinan tersebut “kebal hukum”.
Preseden buruk pemerasan ini pertama kali mencuat pada Senin (21/09/2026), ketika praktik culas oknum Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) berinisial N selaku pengawas lapangan terbongkar.
Sebanyak kurang lebih 100 pengemudi germor swadaya masyarakat dipaksa menyetor uang “insentif haram” sebesar Rp100.000 per orang setiap bulannya.
Pungutan berlapis ini dinilai sangat mencekik, mengingat para pengemudi secara patuh telah membayarkan iuran resmi sebesar Rp 250.000 perbulan yang disetorkan langsung ke pihak pengelola Dipo dan diteruskan ke Satpel LH Kecamatan Pancoran.
Ketika para pekerja kebersihan menagih bukti berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), oknum N tidak mampu menunjukkannya. “Ini bukan retribusi. Ini pemerasan murni,” cetus salah satu pengemudi germor yang menggunakan nama samaran “Singa”.
Secara kalkulasi kasar, dari aksi premanisme jabatan ini, aliran dana ilegal yang ditarik dari para pembuang sampah mandiri mencapai Rp10.000.000 per bulan tanpa masuk ke kas daerah.
Ironisnya, pasca kasus ini meledak ke publik, oknum N dilaporkan langsung menghilang dari tempat tugasnya Dipo Pancoran melarikan diri selama hampir satu pekan.
Alih-alih melakukan pembersihan total di internal, Dinas LH Pemprov DKI Jakarta justru dinilai mandul karena belum menjatuhkan sanksi disiplin maupun administratif kepada Kasatpel Dipo Pancoran.
Padahal, selaku pimpinan tertinggi di unit kerja tersebut, Kasatpel diduga kuat mengetahui atau bahkan memberikan restu terselubung terhadap operasional pungli yang telah berlangsung lama.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dari pengamat hukum dan kebijakan publik Ferdian Bolon di Jakarta. Ia menegaskan bahwa kaburnya anak buah tidak boleh dijadikan alasan untuk memutihkan kesalahan sang pimpinan.
“Sangat janggal jika ada pungli yang melibatkan ratusan armada, namun pimpinan langsung di Dipo Pancoran mengaku tidak tahu. Ini antara bentuk kelalaian berat atau memang ada pembiaran yang disengaja. Jika Dinas LH DKI tidak segera memeriksa Kasatpel tersebut, wajar jika publik berasumsi ada perlindungan khusus atau asas ‘kebal hukum’ yang sengaja dipertahankan di dalam sistem,” tegas pengamat tersebut. Ujarnya.
Pengamat Ferdian mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta segera mengambil tindakan represif. Kasatpel Dipo Pancoran dinilai wajib dimintai pertanggung jawaban secara hukum positif atas kelalaiannya mengawasi pemerasan terhadap masyarakat kecil.
Pengamat Ferdian mengingatkan bahwa reformasi birokrasi kebersihan tidak akan pernah terwujud selama mata rantai pelindung pungli di tingkat struktural tidak diputus secara tegas hingga ke akar-akarnya.
